Ia menegaskan, Pemkab Lamongan juga akan mempertimbangkan proses hukum yang berjalan sebelum menentukan langkah terhadap kepala desa yang disebut dalam informasi tersebut.
“Jadi itu ada proses hukumnya. Jadi kita akan tindaklanjuti setelah proses hukum itu selesai dan terbukti. Sehingga kalau itu, tindak lanjut itu harus didasarkan pada ketentuan,” ujarnya.
Nalikan menyebut hingga kini Pemkab Lamongan belum menerima laporan resmi dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa terkait dugaan peristiwa tersebut.
Informasi yang beredar sejauh ini, kata dia, baru diketahui melalui media sosial. Pemkab masih menunggu laporan resmi dari pihak kecamatan untuk memastikan duduk perkara.
“Belum, kita baru melihat di medsos. Nanti pasti akan dilaporkan oleh kecamatan,” ungkapnya.
Editor : Abdul Wakhid
Artikel Terkait
