LAMONGAN, iNewsLamongan.id - Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai langkah disiapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), mulai dari memperluas digitalisasi pembayaran pajak, mengevaluasi penerimaan daerah, hingga meningkatkan kompetensi aparatur dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu upaya yang kini didorong Bapenda Lamongan adalah memperluas digitalisasi transaksi pembayaran pajak daerah. Untuk mendukung langkah tersebut, Bapenda tengah membahas kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Kerja sama dengan sektor perbankan itu diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran pajak secara non-tunai. Masyarakat nantinya diharapkan semakin mudah membayar kewajiban pajak melalui layanan yang cepat, praktis, aman, dan transparan.
Kepala Bapenda Kabupaten Lamongan, Edy Yunan Achmadi, mengatakan digitalisasi menjadi bagian penting dari strategi meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Digitalisasi pembayaran pajak daerah terus kami dorong agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kewajibannya. Kami ingin sistem pembayaran semakin praktis, transparan, dan akuntabel sehingga bisa mendukung optimalisasi pendapatan daerah,” kata Yunan, Kamis (5/11/2026).
Selain memperluas pembayaran digital, Bapenda Lamongan juga mengevaluasi pelaksanaan Cost Sharing Opsen, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan penerimaan, menemukan kendala di lapangan, serta menentukan langkah lanjutan agar potensi pendapatan dari sektor tersebut dapat dimaksimalkan.
Menurut Yunan, evaluasi secara berkala diperlukan agar setiap strategi peningkatan pendapatan tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi dapat diukur hasil dan efektivitasnya.
“Setiap program perlu dievaluasi secara bertahap. Kami ingin mengetahui sejauh mana progresnya, apa saja kendalanya, dan langkah apa yang perlu dilakukan agar upaya peningkatan penerimaan daerah bisa berjalan lebih efektif,” tuturnya.
Penguatan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari strategi Bapenda. Aparatur didorong memahami penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) agar sistem transaksi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diterapkan secara optimal.
“Sosialisasi kami gencarkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap sistem transaksi digital. Dengan begitu, penerapan elektronifikasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Di sektor perpajakan lainnya, Bapenda Lamongan juga mengikuti sosialisasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian ATR/BPN.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman sekaligus koordinasi mengenai mekanisme pemungutan BPHTB agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yunan menegaskan, upaya mencapai kemandirian fiskal tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan satu sumber penerimaan. Penguatan PAD membutuhkan kombinasi antara pemanfaatan teknologi, evaluasi penerimaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pelayanan perpajakan yang semakin mudah bagi masyarakat.
“Kami terus mengupayakan berbagai langkah, mulai dari penguatan digitalisasi, evaluasi penerimaan, peningkatan kompetensi aparatur hingga sosialisasi perpajakan. Harapannya, seluruh upaya ini dapat meningkatkan penerimaan PAD sekaligus mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Lamongan,” pungkasnya.
Editor : Abdul Wakhid
