LAMONGAN, iNewsLamongan.id - Ancaman bencana hidrometeorologi akibat potensi cuaca ekstrem selama musim hujan 2026-2027 perlu diantisipasi seluruh daerah, termasuk Kabupaten Lamongan. Kesiapan personel, sarana prasarana, hingga logistik menjadi perhatian untuk meminimalkan risiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lamongan Tahun 2026-2027, Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 672 kejadian bencana alam sepanjang 2026. Berbagai kejadian tersebut tersebar di sejumlah wilayah dengan total kerugian mencapai Rp7,5 miliar.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama TNI, Polri, instansi terkait, relawan, dan masyarakat memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lamongan Tahun 2026-2027 yang digelar di Alun-alun Lamongan, Kamis (5/11/2026).
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bertindak menyampaikan amanat Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan 2026-2027 diperkirakan datang lebih lambat dari waktu normal.
Kondisi tersebut menjadi sinyal yang perlu diwaspadai karena terdapat indikasi potensi terjadinya cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Kapolda Jatim melalui amanatnya menekankan pentingnya pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana. Pemetaan tersebut harus dilakukan bersama para pemangku kepentingan agar langkah penanganan dapat disiapkan sesuai karakteristik dan potensi ancaman di masing-masing wilayah.
Selain itu, koordinasi dan jalur komunikasi ant instansi perlu diperkuat. Pembentukan posko kesiapsiagaan juga menjadi perhatian agar setiap laporan kejadian bencana dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
"Bapak Kapolda Jawa Timur berpesan agar seluruh jajaran melaksanakan pemetaan wilayah rawan bencana alam bersama para pemangku kepentingan terkait, memperkuat koordinasi dan jalur komunikasi antarinstansi serta membentuk posko kesiapsiagaan sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat," demikian amanat yang disampaikan Bupati Yuhronur.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya memastikan seluruh personel berada dalam kondisi prima dan dilengkapi alat pelindung diri (APD). Keselamatan petugas di lapangan harus menjadi perhatian karena sama pentingnya dengan keselamatan masyarakat yang dilindungi.
Dalam apel tersebut, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Lamongan turut memaparkan kegiatan penanggulangan bencana yang telah dilakukan sekaligus rencana mitigasi risiko menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Instansi yang terlibat meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas BMCKTR, Dinas PRKPCK, Dinas PU SDABK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Damkar, BPBD, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Berbagai langkah antisipasi telah disiapkan, mulai dari respons cepat, pendirian posko, penyiapan personel, peralatan, obat-obatan, hingga bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana.
Di sektor infrastruktur dan pengendalian air, Pemkab Lamongan juga melakukan normalisasi dan pemeliharaan drainase. Upaya tersebut mencakup normalisasi 40 titik waduk dan rawa dengan volume mencapai 300 ribu meter kubik, serta normalisasi 262 titik kali dengan total panjang mencapai 214 kilometer.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Lamongan berharap kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi dapat semakin optimal. Koordinasi lintas sektor dengan melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat melalui pendekatan pentahelix diharapkan mampu mempercepat penanganan sekaligus meminimalkan dampak bencana selama musim hujan 2026-2027.
Editor : Abdul Wakhid
