get app
inews
Aa Text
Read Next : Mutasi Pejabat Lamongan, Lima OPD Kini Miliki Pimpinan Baru

Tak Bisa Melaut karena Izin Kapal, Nelayan Lamongan Khawatir Ekonomi Lesu

Sabtu, 16 Agustus 2025 | 19:58 WIB
header img
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama nelayan lamongan. Foto: iNewsLamongan.id/Ist

Lamongan dikenal sebagai salah satu daerah dengan basis ekonomi maritim terbesar di Jawa Timur. Ribuan warga Lamongan menggantungkan hidup dari hasil laut, baik sebagai nelayan, pedagang ikan, maupun pelaku UMKM yang menjual kebutuhan harian nelayan. Karena sifat konsumtif nelayan yang biasanya langsung membelanjakan hasil tangkapan, terhentinya aktivitas melaut jelas berimbas pada roda perekonomian masyarakat luas.

Menyikapi keluhan nelayan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi berjanji tidak tinggal diam. Ia menyatakan akan segera mengkomunikasikan persoalan perizinan kapal kepada berbagai pihak, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, hingga Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami akan segera bersurat ke kementerian terkait, bahkan ke Presiden, agar proses perizinan kapal nelayan bisa lebih cepat. Dengan begitu, nelayan Lamongan dapat kembali melaut dengan tenang, produktif, serta mampu menghidupi keluarganya,” tegas Yuhronur.

Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan solusi konkret bagi ribuan nelayan Lamongan yang selama ini terjepit aturan perizinan. Yuhronur juga menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menjembatani komunikasi antara nelayan dan pemerintah pusat.

Selain memperjuangkan percepatan perizinan, Bupati Yuhronur juga mendorong nelayan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan Nelayan. Menurutnya, profesi nelayan memiliki risiko tinggi, mulai dari ancaman angin kencang, gelombang tinggi, hingga cuaca ekstrem yang bisa mengancam keselamatan jiwa.

“Kami berharap nelayan bisa merespons positif program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan perlindungan ini, nelayan dapat bekerja lebih aman dan nyaman, karena jika terjadi musibah ada jaminan untuk keluarga yang ditinggalkan,” kata Yuhronur.

Program perlindungan sosial ini dinilai penting agar nelayan tidak hanya aman secara legalitas izin, tetapi juga terlindungi secara sosial dan finansial.

Pertemuan antara HNSI Lamongan, 17 rukun nelayan, dan Bupati Lamongan menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi nelayan di tengah sulitnya birokrasi perizinan kapal. Nelayan berharap pemerintah pusat benar-benar mendengar dan segera menindaklanjuti keluhan ini, agar mereka bisa kembali melaut tanpa dihantui rasa takut.

Yuhronur menutup audiensi dengan pesan moral kepada para nelayan agar tetap sabar, tidak putus asa, serta terus berusaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuan.

“Tetaplah menjadi nelayan yang baik, sabar, dan terus belajar. Pemerintah akan terus berusaha hadir untuk membantu,” pesannya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, nelayan Lamongan kini menunggu langkah nyata dari pemerintah pusat untuk mempercepat proses perizinan kapal. Harapan mereka sederhana: bisa kembali melaut dengan tenang, menghasilkan tangkapan, serta menjaga roda ekonomi pesisir Lamongan tetap berputar.

Editor : Abdul Wakhid

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut