get app
inews
Aa Text
Read Next : Pengembangan Stasiun Lamongan Dibahas Serius dalam Audiensi DPRD dan KAI Daop 8 Surabaya

KUA-PPAS 2027 Dibahas, PDI Perjuangan Minta Anggaran Mitigasi Kekeringan Ditambah

Kamis, 09 Juli 2026 | 14:21 WIB
header img
Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 oleh Pemkab Lamongan, Kamis (9/7/2026) di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD. (Foto: Istimewa)

LAMONGAN, iNewsLamongan.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Kamis (9/7/2026).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Erna Sujarwati, menegaskan pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih pada penanganan kekeringan yang diperkirakan masih mengancam Lamongan hingga akhir 2026.

Menurut Erna, anggaran mitigasi kekeringan harus segera diperkuat agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.

"Kekeringan ini menyangkut kebutuhan dasar air bersih yang mendesak bagi masyarakat hingga akhir tahun 2026," ujar Erna.

Selain persoalan kekeringan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti validitas data kemiskinan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Erna mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki basis data kemiskinan secara mandiri sehingga masyarakat yang belum tercakup dalam program bantuan pemerintah pusat tetap dapat memperoleh perlindungan melalui APBD.

"Pemerintah daerah harus memiliki kantong data kemiskinan tersendiri agar warga yang tidak tercover jaminan kesehatan dari pusat bisa dibantu melalui APBD daerah," tegasnya.

Sementara itu, dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara memaparkan rancangan KUA-PPAS 2027 dengan proyeksi pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp3,099 triliun.

Pemerintah Kabupaten Lamongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 77,8, angka kemiskinan turun menjadi 11,87 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,05 persen, serta berbagai indikator pembangunan lainnya.

Rancangan KUA-PPAS 2027 tersebut selanjutnya akan dibahas secara lebih mendalam oleh DPRD Lamongan sebelum ditetapkan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Editor : Abdul Wakhid

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut