Puluhan Massa Desak Evaluasi Total MBG di Lamongan, Tata Kelola SPPG Disorot

LAMONGAN, iNewsLamongan.id - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Alam Bersatu Jaya menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, Selasa (7/7/2026). Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG), bahkan meminta dapur-dapur SPPG dibubarkan karena dinilai menimbulkan berbagai persoalan.

Aksi diawali dengan titik kumpul di Makam Pahlawan Jalan Pahlawan sebelum massa bergerak menuju Kantor Pemkab Lamongan. Sekitar 99 peserta aksi yang terdiri dari masyarakat, mahasiswa, wali murid, pelaku UMKM, pedagang kantin sekolah, hingga pemerhati pendidikan ikut menyampaikan aspirasi.

Massa berasal dari DPD Aliansi Alam Bersatu Jaya Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, dan Surabaya.

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menegaskan tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis. Namun, mereka meminta pemerintah merevisi pola pelaksanaan melalui dapur terpusat atau SPPG yang dinilai berdampak pada matinya kantin sekolah, tersingkirnya pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah, distribusi makanan yang kurang efisien, serta minimnya pelibatan orang tua siswa.

Perwakilan Aliansi Alam Bersatu Jaya, Muhammad Zaini, mengatakan pelaksanaan MBG harus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPD Aliansi Alam Bersatu Jaya Tuban, Misbah, meminta pemerintah melakukan audit internal terhadap seluruh SPPG. Ia juga mendorong pengawasan lebih ketat terhadap pengadaan bahan baku, proses pengemasan, hingga distribusi makanan.

Menurutnya, kantin sekolah seharusnya menjadi bagian utama dalam penyediaan makanan bergizi bagi siswa karena lebih memahami kebutuhan di lingkungan sekolah sekaligus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

Perwakilan aliansi lainnya, Sriyono, turut menyoroti kualitas bahan makanan yang dinilai masih di bawah standar. Ia menduga sebagian penyedia memilih bahan baku berharga murah untuk menekan biaya.

Aspirasi massa diterima Sekretaris Daerah Lamongan yang juga Ketua Satgas SPPG, Moh. Nalikan, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Chaidir Annas dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Djoko Nursyianto.

Menanggapi tuntutan tersebut, Nalikan menegaskan Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis karena bertujuan meningkatkan gizi anak. Namun, ia mengakui tata kelola pelaksanaannya masih perlu dievaluasi.

"Yang perlu dievaluasi adalah tata kelolanya. Sesungguhnya MBG itu tujuannya meningkatkan gizi anak. Apa yang disampaikan aliansi memang menjadi masukan, mulai dari penyediaan bahan, proses memasak, distribusi hingga kebersihan," kata Nalikan.

Ia menambahkan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerima berbagai masukan dari daerah dan telah menghentikan operasional sejumlah SPPG yang dinilai bermasalah.

"Saya sepakat tata kelolanya dievaluasi. Prosedurnya harus jelas sehingga ada pakem yang sama. Semua aspirasi masyarakat akan kami sampaikan ke BGN pusat," ujarnya.

Nalikan menyebut saat ini terdapat sekitar 170 SPPG di Kabupaten Lamongan. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkewajiban mengawal pelaksanaan program nasional tersebut sembari terus menyampaikan masukan agar kualitas layanan MBG semakin baik.

"Beberapa item yang menjadi aspirasi hari ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat," pungkasnya.

Editor : Abdul Wakhid