LAMONGAN, iNewsLamongan.id - Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 58.000 pekerja rentan melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Iuran kepesertaan selama tiga hingga enam bulan pertama akan dibayarkan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
Program tersebut diluncurkan Pemkab Lamongan melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lamongan bersama Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur pada Kamis (12/11/2026). Program ini ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap berbagai risiko sosial ekonomi yang dapat dialami pekerja akibat hubungan maupun aktivitas kerja.
Sebanyak 58.000 pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan tersebut berasal dari berbagai sektor. Rinciannya terdiri atas 31.895 petani tembakau, 6.200 pelaku usaha perikanan, 5.500 nelayan, 300 pengemudi ojek online, 14.000 rohaniawan, serta 105 sopir mobil sehat.
Para pekerja tersebut akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk tahap awal, iuran selama tiga hingga enam bulan akan ditanggung melalui dana hibah yang bersumber dari DBHCHT.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irvansyah Utoh Banja mengatakan, pola perlindungan pekerja rentan yang diterapkan Lamongan menjadi salah satu model yang dapat diterapkan di kabupaten lain.
Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak di Lamongan turut mendorong peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hingga saat ini, Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Lamongan tercatat mencapai 33,28 persen dari target 2026 sebesar 34,35 persen.
“Artinya hanya dibutuhkan tambahan sekitar 6.500 untuk mencapai target tersebut. Bahkan angka ini lebih tinggi dari angka provinsi yang baru 28 persen. Jadi Lamongan lebih hebat,” kata Irvansyah.
Ia menilai komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan pekerja menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan kepesertaan. Semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan, semakin besar pula jaminan yang tersedia ketika mereka menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi meminta para pekerja penerima bantuan tidak berhenti menjadi peserta setelah masa pembayaran iuran dari DBHCHT berakhir. Ia berharap pekerja dapat melanjutkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri.
“Hanya Rp16.800 setiap bulannya. Nanti selain mendapatkan jaminan kematian juga jaminan kecelakaan kerja. Untuk 2027, kita ingin perluas lagi, gantian yang lain yang memperoleh bantuan,” ujar Yuhronur.
Sementara itu, Kepala Disnaker Lamongan M. Zamroni mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Lamongan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan yang memiliki risiko sosial ekonomi akibat pekerjaan maupun kondisi lingkungan kerja.
Zamroni menambahkan, Pemkab Lamongan terus mendorong perlindungan bagi pekerja rentan sekaligus mengoptimalkan kontribusi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. “Pemerintah Lamongan berupaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 58.000 pekerja rentan sehingga mereka memperoleh perlindungan apabila memiliki risiko kecelakaan atau risiko kematian,” ungkapnya.
Editor : Abdul Wakhid
Artikel Terkait
