Relawan SPPG Lamongan Curhat soal Penataan Tenaga MBG 2.0, Minta BGN Evaluasi Ulang

DEKET, iNewsLamongan.id - Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dlanggu, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, menyampaikan keberatan terhadap kebijakan baru terkait penataan jumlah tenaga pendukung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0.

Mereka menilai pengurangan atau pembatasan jumlah relawan berpotensi menyulitkan operasional dapur SPPG, terutama pada unit pelayanan dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar. Persoalan tersebut disampaikan dalam kegiatan istighosah dan doa bersama yang digelar para mitra, pengelola, serta relawan SPPG Dlanggu, Minggu (8/11/2026).

Baca Juga

Lapas Lamongan Pasok Selada untuk Program MBG, Warga Binaan Dilibatkan dalam Ketahanan Pangan

Selain menjadi ajang doa bersama untuk keselamatan bangsa dan kelancaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan baru yang diterapkan dalam pelaksanaan MBG.

Perwakilan mitra SPPG Dlanggu, Gus Sirod Juddin, mengatakan persoalan utama yang dihadapi pengelola adalah penyesuaian jumlah tenaga dengan pembagian tugas di dapur. Menurutnya, operasional SPPG membutuhkan personel yang cukup karena terdapat sejumlah divisi dengan tugas berbeda.

Ia mencontohkan pelayanan di wilayah Rayunggumuk, Kecamatan Glagah, yang menangani sekitar 1.499 penerima manfaat. Dengan jumlah penerima sebanyak itu, menurut Gus Sirod, kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan beban pekerjaan di lapangan.

Baca Juga

Diduga Sopir Mengantuk, Truk MBG Terguling di Babat Lamongan

"Dari BGN memang tidak boleh mengeluarkan atau membatasi relawan. Tapi kalau saya pikir secara mendalam ini puyeng, Pak. Tidak bisa, Pak, itu tetap harus mengeluarkan relawan itu. Sekarang ada lima divisi. Lima divisi itu kalau 15 relawan kita bagi lima, itu aja 10, itu belum termasuk cleaning service dan satpam," ujar Gus Sirod.

Menurutnya, pembagian personel secara ketat tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing dapur dapat memengaruhi kelancaran operasional. Padahal, setiap tahapan dalam pelayanan MBG membutuhkan tenaga, mulai dari persiapan bahan makanan, proses memasak, pengemasan, pencucian perlengkapan hingga distribusi.

Karena itu, Gus Sirod berharap BGN melakukan evaluasi terhadap kebijakan penataan relawan tersebut. Ia meminta kebutuhan tenaga di SPPG tetap disesuaikan dengan kondisi dan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Baca Juga

Deputi Badan Gizi Nasional Tinjau Pelaksanaan MBG di Lamongan: Sanksi untuk Pelanggar Juknis

"Yang saya minta setelah acara ini saya berdoa juga mengharapkan, sangat berharap untuk Bapak Sudaryono mengkaji ulang, mengevaluasi lagi masalah relawan biar tetap kembali seperti semula," tambahnya.

Keberatan juga datang dari Priantini, perwakilan pekerja pada divisi pencucian perlengkapan makan atau ompreng. Ia menilai program MBG selama ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Menurut Priantini, banyak warga yang bekerja di SPPG merupakan ibu rumah tangga dan masyarakat dari kelompok prasejahtera. Karena itu, pengurangan jumlah tenaga pendukung dikhawatirkan ikut mengurangi kesempatan kerja yang telah terbuka melalui program tersebut.

Baca Juga

Kasus Dugaan Keracunan Makanan di SMA Negeri 2 Lamongan, Begini Kondisi Terbaru Siswa

"Program Pak Prabowo kan menciptakan lapangan kerja. Nah, terus kebijakan BGN kan mengurangi, mengurangi relawan. Otomatis pekerja itu berkurang. Seharusnya kan menciptakan lapangan kerja. Kok malah ini kebijakan BGN kok tambah mengurangi," ungkap Priantini.

Para pengelola dan relawan SPPG berharap keberatan tersebut menjadi bahan evaluasi BGN dalam penerapan kebijakan MBG 2.0. Mereka meminta penataan tenaga tidak hanya mengacu pada ketentuan umum, tetapi juga mempertimbangkan beban kerja serta kondisi operasional masing-masing SPPG.

Mereka menilai ketersediaan tenaga yang proporsional penting untuk menjaga kelancaran produksi, ketepatan waktu distribusi, serta standar kebersihan dan higienitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Editor: Abdul Wakhid