LAMONGAN, iNewsLamongan.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto bersama Wakil Menteri Ahmad Riza Patria melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Plosowahyu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Senin (22/12/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai koperasi desa yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Menteri Yandri mengungkapkan, dari target nasional sekitar 80 ribu desa, pemerintah telah melakukan pengadaan lahan secara bertahap. Hingga akhir 2025, sekitar 45 ribu lahan telah tersedia dan masuk tahap verifikasi, sementara lebih dari 20 ribu Kopdes telah dibangun di berbagai daerah.
“Target kami, hingga akhir 2025 ini sebanyak 20 ribu Kopdes sudah selesai dan bisa beroperasi. Selanjutnya pada tahun 2026 pembangunan akan dipercepat untuk desa-desa lainnya,” kata Yandri.
Ia menjelaskan, pembangunan Kopdes difokuskan pada 75 ribu desa di luar wilayah kelurahan. Pemerintah menargetkan seluruh desa tersebut telah memiliki gerai Kopdes paling lambat pertengahan 2026.
Menurut Yandri, persoalan utama yang dihadapi dalam pembangunan Kopdes adalah ketersediaan dan legalitas lahan. Oleh karena itu, saat ini pemerintah memprioritaskan pembangunan di lahan yang status hukumnya sudah jelas, baik milik desa, pemerintah daerah, maupun tanah negara.
“Ukuran ideal bangunan Kopdes memang 20 x 30 meter. Namun jika desa tidak memiliki lahan dengan ukuran tersebut, pembangunan tetap dilakukan dengan penyesuaian,” ujarnya.
Menteri Yandri juga menegaskan bahwa kehadiran Kopdes tidak akan mengancam keberlangsungan warung kecil dan pelaku UMKM desa. Sebaliknya, Kopdes justru dirancang untuk memperkuat sistem distribusi dan pelayanan kebutuhan masyarakat.
“Kopdes ini bukan untuk mematikan usaha rakyat, tetapi untuk memperkecil kesenjangan. Warung-warung tetap berjalan dan justru akan terbantu dengan sistem distribusi yang lebih efisien,” tegasnya.
Sebagai pendukung, pemerintah juga merencanakan pembangunan gudang besar di tingkat kabupaten yang berfungsi sebagai pusat distribusi atau grosir. Gudang ini nantinya akan memasok kebutuhan Kopdes maupun warung desa dengan harga lebih terjangkau.
Terkait keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Yandri memastikan tidak ada konflik kepentingan antara BUMDes dan Kopdes. Keduanya diharapkan saling bersinergi untuk memperkuat ekonomi desa.
“Tidak ada kebijakan yang bertujuan melemahkan pihak lain. Semua ini untuk membangun ekonomi desa secara kolektif,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Desa Plosowahyu, Agus Susanto, mengapresiasi kunjungan Menteri dan Wakil Menteri Desa. Ia menyampaikan, dalam kunjungan tersebut, rombongan juga meninjau unit usaha BUMDes, seperti pengembangbiakan kambing dan budidaya ikan lele yang menjadi potensi unggulan desa.
Agus menambahkan, progres pembangunan Kopdes Merah Putih Plosowahyu telah mencapai sekitar 54 persen dan telah bersinergi dengan BUMDes.
“Ke depan, pengembangan ternak kambing dan lele bisa dianggarkan melalui Dana Desa 2026, jika menjadi prioritas dan disepakati bersama,” pungkasnya.
Editor : Abdul Wakhid
Artikel Terkait
