Sudah Transfer Pelunasan Tapi Gagal Berangkat Haji, Ini Penjelasan Kemenag Lamongan

SUKODADI, iNewsLamongan.id - Nasib pilu dialami calon jemaah haji asal Kecamatan Sukodadi, Lamongan, berinisial YN (45). Meski merasa telah melunasi biaya haji, ia justru gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026.

Kabar pembatalan keberangkatan itu disampaikan oleh pihak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) melalui pesan WhatsApp pada Februari lalu tanpa disertai surat resmi, sehingga mengejutkan keluarga.

Salah satu keluarga, Sri Rahayu, mengaku seluruh persiapan sudah dilakukan. YN bahkan dijadwalkan berangkat mendampingi ibunya.

“Tes kesehatan sudah, semuanya juga sudah, mengapa kok tidak jadi berangkat. Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya mengapa kok tidak jadi,” kata Sri Rahayu pada wartawan Jum'at (1/5/2026).

Pihak KBIHU Al-Mabrur Lamongan membantah adanya praktik jual beli kuota haji. Ketua KBIHU, Wahyuni Danial Khotimah, menegaskan bahwa lembaganya tidak memiliki kewenangan terkait kuota haji.

“Jual beli kuota haji itu tidak benar. KBIHU tidak memiliki kewenangan terkait porsi haji,” tulisnya dalam klarifikasi.

KBIHU menjelaskan, kasus ini bermula dari jemaah lansia berinisial SN yang masuk prioritas keberangkatan 2026 dan mengajukan YN sebagai pendamping. SN telah melunasi biaya pada tahap pertama, sementara YN mendapat kesempatan pelunasan tahap kedua.

Namun, terjadi kendala teknis saat pelunasan YN. Pembayaran dilakukan melalui mobile banking pribadi, tetapi tidak terlaporkan sebagai pelunasan resmi ke bank dalam batas waktu yang ditentukan.

“Karena adanya kesalahan komunikasi antara petugas dengan pihak bank, bukti transfer pelunasan belum terlaporkan, sementara batas waktu pelunasan hanya tujuh hari,” jelasnya.

Akibatnya, pelunasan YN tidak terkonfirmasi dalam sistem hingga masa penutupan berakhir. Upaya pengurusan hingga tingkat Kanwil Jawa Timur tidak membuahkan hasil karena sistem sudah ditutup.

YN pun gagal berangkat pada 2026. Sementara itu, SN memilih menunda keberangkatan agar tetap bisa berangkat bersama pendampingnya.

“Ibu SN tidak gagal berangkat, tetapi tunda keberangkatan karena menunggu pendamping,” tegasnya.

KBIHU menyatakan telah membuat surat penundaan bermaterai dan petugas juga telah mendatangi rumah jemaah untuk meminta maaf. Namun, persoalan ini tetap berlanjut dan dikoordinasikan dengan Polsek Made.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Lamongan, Abdul Ghofur, menegaskan kasus ini bukan terkait jual beli kuota, melainkan kesalahan dalam proses pelunasan.

“Jemaah lansia ini sudah melunasi di tahap satu. Sementara pendampingnya mendapat kesempatan pelunasan di tahap kedua,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dana yang disetor YN belum tercatat sebagai pelunasan resmi di bank penerima setoran.

“Yang bersangkutan merasa sudah melakukan pelunasan, padahal belum terkonfirmasi sebagai pelunasan haji oleh bank,” jelasnya.

Masalah baru diketahui saat verifikasi data jemaah. Saat diminta bukti pelunasan, pendamping tidak dapat menunjukkannya dan setoran belum tercatat di bank, sementara batas waktu telah berakhir.

“Kami sudah berkoordinasi ke Kanwil hingga pusat, tapi karena sistem sudah ditutup, tidak bisa diproses,” tambahnya.

Ghofur menegaskan, mekanisme pelunasan berada di ranah perbankan melalui Kementerian Keuangan, bukan Kemenag.

“Pelunasan itu ranahnya Kementerian Keuangan melalui bank penerima setoran. Kami hanya menjalankan sesuai sistem yang ada,” tegasnya.

Ia mengimbau masyarakat memastikan setiap pelunasan benar-benar terkonfirmasi sebagai setoran resmi haji.

Editor : Abdul Wakhid