Kemenko Polhukam Tinjau Pelabuhan Tanjung Pakis, Lamongan Disiapkan Jadi Pusat Logistik Nasional
PACIRAN, iNewsLamongan.id - Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan peninjauan terhadap kelengkapan fisik Pelabuhan Tanjung Pakis Paciran, Kamis (23/10/2025). Peninjauan ini didampingi langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, sebagai tindak lanjut dari rencana penetapan pelabuhan tersebut sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media karantina HPHK, HPIK, dan OPTK.
Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat rantai logistik nasional sekaligus menumbuhkan ekonomi lokal di wilayah pantura Lamongan. “Beberapa hari lalu Pemkab Lamongan sudah menyampaikan penyelesaian hambatan dan penetapan Pelabuhan Tanjung Pakis sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media karantina. Hari ini peninjauan kelengkapan fisik adalah tindak lanjut dari proses tersebut,” ujar Bupati Yuhronur Efendi.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menjelaskan, jika penetapan pelabuhan sebagai gerbang karantina disetujui, maka akan memberikan banyak dampak positif. Di antaranya memperkuat basis ekonomi lokal, meningkatkan daya saing investasi, menjadikan Lamongan simpul penting logistik regional, serta menopang kegiatan industri dan perdagangan nasional.
Selain itu, penetapan Pelabuhan Tanjung Pakis sebagai pintu gerbang HPHK, HPIK, dan OPTK juga akan membuka potensi besar sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di kawasan pesisir utara Jawa Timur.
Terletak di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Pelabuhan Tanjung Pakis telah memenuhi standar internasional ISPS (International Standard for Port Security), yang memastikan keamanan kegiatan perdagangan dan karantina. Letaknya yang berdekatan dengan sentra perikanan di Brondong, Tuban, dan Rembang membuat pelabuhan ini sangat strategis untuk mendukung efisiensi distribusi dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Dari hasil analisis teknis, kehadiran Pelabuhan Tanjung Pakis juga akan membantu mengurangi kepadatan di Pelabuhan Gresik dan Tanjung Perak. Dengan demikian, pelabuhan ini berpotensi menjadi rute alternatif perdagangan yang mampu menekan biaya logistik dan mengurangi risiko keterlambatan akibat antrean kapal di pelabuhan besar tersebut.
Perwakilan Tim Kemenko Polhukam, Heri Budi Purnomo, menyebut peninjauan ini penting untuk memastikan kesiapan fisik sebelum perubahan status pelabuhan. “Peninjauan kelengkapan fisik sangat diperlukan, mengingat pada tahun 2027 Pelabuhan Tanjung Pakis akan berubah status menjadi pelabuhan utama,” jelasnya.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, Pelabuhan Tanjung Pakis Paciran diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di Lamongan dan wilayah pesisir utara Jawa Timur.
Editor : Abdul Wakhid