Breaking News! DPR Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang, Tanpa Demokrat dan PKS

JAKARTA - iNewsLamongan.id-DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (11/7/2023) siang. RUU Kesehatan ini disahkan oleh enam fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Sementara satu fraksi, Fraksi Partai Nasdem menyatakan setuju dengan catatan. Dan dua fraksi, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menyatakan menolak. Sebelum menanyakan persetujuan, Ketua DPR RI Puan Maharani mempersilakan perwakilan Fraksi Demokrat dan PKS untuk membacakan pendapat akhirnya.

"Apakah RUU kesehatan dapat disetujui menjadi Undang-Undang?," tanya Puan di Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Lalu dijawab persetujuan oleh anggota Dewan dari 6 fraksi yang hadir. Puan pun kembali menanyakan persetujuan kepada anggota dari 6 fraksi.

"Jadi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP setuju ya?," tanya Puan lagi, dan kembali dijawab setuju.

Puan kembali memastikan dengan pertanyaan persetujuan terakhir.

"Kami menanyakan sekali lagi, apakah RUU kesehatan dapat disahkan menjadi Undang-Undang?," tanya Puan lagi kembali dijawab setuju.

Kemudian, Puan memberikan kesempatan pada Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk membacakan pandangan akhir Presiden terkait RUU Kesehatan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena membacakan laporan Panja RUU Kesehatan. Dia mengatakan, RUU Kesehatan merupakan seluruh komitmen politik DPR dan pemerintah untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat yang diuji dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, RUU Kesehatan telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020-2024 berdasarkan keputusan DPR tentang Prolegnas RUU perubahan prioritas 2022 dan Prolegnas RUU perubahan ke-4 tahun 2020-2024.

"Selanjutnya RUU tentang kesehatan masuk ke dalam progress prioritas tahun 2023 berdasarkan keputusan DPR RI nomor 11/DPR RI/2022-2023 tentang program legislasi nasional/2022 2023 tentang program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2023," terangnya di kesempatan sama.

Setelah melalui proses penyusunan secara intensif dan komprehensif di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Melki melanjutkan, maka pada tanggal 14 Februari 2023 RUU Kesehatan telah disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI dengan sistematika rumusan RUU tentang kesehatan terdiri dari 20 bab dan 478 pasal. Pada 7 Maret 202, Presiden telah menugaskan Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah untuk membahas RUU tentang kesehatan bersama DPR RI.

"Terhadap surat Presiden tersebut berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi DPR RI dan pimpinan alat kelengkapan DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023 diputuskan bahwa," terangnya.

Politikus Golkar ini menjelaskan, Komisi IX DPR RI telah melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah pada tanggal 5 April 2023 guna menyepakati jadwal rapat pembahasan tingkat 1 RUU Kesehatan, mekanisme pembahasan, penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah kepada Komisi IX DPR RI, pengesahan tim tetap dan pembentukan panitia kerja panja pembahasan RUU Kesehatan.

"Panitia kerja RUU Kesehatan mulai bekerja terhitung sejak dibentuknya pada tanggal 5 April 2023 di dalam rapat kerja bersama pemerintah dalam masa persidangan 4 tahun sidang 2002-2023 hingga tanggal 9 Juni 2023 lalu," tutup Melki.

Editor : Pambudi Eko Cahyono