LAMONGAN, iNewsLamongan.id - Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 yang akan dilaksanakan di 401 desa.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan kini menyiapkan sejumlah regulasi teknis. Salah satunya membuka peluang penggunaan e-voting atau pemungutan suara secara elektronik bagi desa yang menginginkannya.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, mengatakan opsi e-voting memiliki dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 ayat 4.
Namun, penggunaan sistem elektronik tersebut tidak akan diwajibkan kepada seluruh desa. Keputusan memilih metode pemungutan suara tetap berada di tangan masing-masing pemerintah desa.
“Ini kan tawaran, apakah desa itu menggunakan manual atau menggunakan e-voting itu diserahkan kepada pemerintah desa,” ujar Joko saat dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (18/11/2026).
Menurut Joko, e-voting ditawarkan sebagai salah satu alternatif untuk membuat proses pemungutan suara lebih praktis dan efisien. Sistem tersebut juga memungkinkan pelaksanaan pemilihan mengurangi penggunaan surat suara berbahan kertas atau paperless.
Meski demikian, penerapan e-voting masih sebatas tahap sosialisasi awal. Dinas PMD belum masuk ke tahapan teknis pemilihan karena pembentukan panitia Pilkades di tingkat desa juga belum dimulai.
Aturan Pilkades 2027 Lamongan Berubah
Selain kemungkinan penggunaan e-voting, pelaksanaan Pilkades serentak 2027 di Lamongan juga akan menerapkan sejumlah ketentuan baru.
Salah satu perubahan berkaitan dengan mekanisme ketika hanya terdapat satu calon kepala desa. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan PP Nomor 16 Tahun 2019.
Kabid Pemerintahan PMD Lamongan, Yanuar Rosyidi, menjelaskan bahwa dalam kondisi hanya terdapat satu calon, surat suara akan menyediakan dua pilihan. Pemilih dapat menentukan pilihan pada kolom bergambar calon atau kolom kosong.
Apabila suara pada kolom kosong lebih banyak, proses berikutnya akan dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam regulasi.
Perubahan lainnya menyangkut perangkat desa yang maju sebagai calon kepala desa.
Jika pada pelaksanaan sebelumnya perangkat desa cukup mengambil cuti ketika mengikuti kontestasi, ketentuan terbaru mengharuskan mereka mengundurkan diri setelah resmi ditetapkan sebagai calon kepala desa.
“Kalau yang kemarin cukup cuti, ketika tidak jadi, bisa kembali lagi sebagai perangkat desa. Kalau sekarang tidak bisa, ketika ditetapkan jadi calon, harus mengundurkan diri dan diproses,” tegas Yanuar.
Saat ini, Dinas PMD Lamongan masih menunggu pengesahan rancangan peraturan bupati (perbup) yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkades.
Selain itu, pemerintah daerah juga menunggu proses pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lembaga tersebut nantinya memiliki peran penting dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa di masing-masing wilayah.
Dengan tahapan tersebut, persiapan Pilkades serentak Lamongan 2027 akan dilanjutkan setelah regulasi teknis dan perangkat penyelenggara di tingkat desa terbentuk.
Editor : Abdul Wakhid
Artikel Terkait
