LAMONGAN, iNewsLamongan id - Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman radikalisme, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menggelar Forum Group Discussion (FGD) strategis. Kegiatan ini menggandeng berbagai pihak seperti PC Fatayat NU Lamongan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Duta Damai BNPT Regional Jawa Timur.
FGD yang digelar secara terbuka ini menjadi wadah kolaboratif untuk membahas langkah-langkah nyata dalam menciptakan ruang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak, khususnya dalam menghadapi ancaman ideologi radikal. Fokus diskusi tidak hanya pada pencegahan, tetapi juga pemberdayaan serta reintegrasi perempuan eks narapidana terorisme (napiter) ke masyarakat.
Koordinator Duta Damai BNPT Regional Jawa Timur, Achmad Reza Rafsanjani, memaparkan struktur organisasi dan peran divisi-divisi seperti blogger, desain komunikasi visual (DKV), serta IT. Ia juga menyoroti pentingnya kontra-narasi radikal di ruang digital dan literasi damai melalui platform media sosial. Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian adalah Sekolah Damai, sebuah inisiatif edukatif bagi pelajar dalam menangkal intoleransi sejak dini.
“Meskipun Lamongan tergolong wilayah dengan status zero attack, kita tidak boleh lengah. Pencegahan harus dilakukan secara kolektif melalui pendekatan pentahelix, dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan swasta,” tegas Reza.
Sekretaris DPPPA Lamongan, Riko Andryan Nova, S.Kom., MM, menyampaikan komitmen dinas dalam mendukung kolaborasi lintas sektor demi perlindungan kelompok rentan.
“Kami terbuka terhadap segala bentuk sinergi yang mendorong perlindungan perempuan dan anak dari ideologi kekerasan. Ini sejalan dengan visi dan mandat institusi kami,” ujarnya.
Isu penting lain yang disorot adalah minimnya program pendampingan berbasis komunitas bagi perempuan eks napiter. Hal ini dinilai bisa menambah beban stigma sosial jika tidak direspon dengan pendekatan yang empatik dan inklusif.
Ketua PC Fatayat NU Lamongan, Dewi Mashlahatul Ummah, menegaskan pentingnya langkah nyata dari forum ini.
“Kami berharap diskusi ini menjadi fondasi dari aksi bersama dalam mendorong reintegrasi dan pemberdayaan perempuan terdampak radikalisme,” ujarnya.
FGD ini juga dihadiri oleh Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA Lamongan Djuwari, SE, perwakilan Kesbangpol Lamongan, serta para aktivis dan fasilitator dari berbagai institusi.
Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta forum sepakat membentuk tim kerja lintas lembaga. Tim ini akan merancang dan mengimplementasikan program kolaboratif dengan tiga fokus utama: edukasi publik, pencegahan radikalisme berbasis komunitas, serta pendampingan berkelanjutan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
Langkah ini diharapkan menjadi model pencegahan radikalisme yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah.
Editor : Abdul Wakhid
Artikel Terkait
