IMM Bojonegoro Tuding Luhut Sumber Kerancuan Iklim Politik di Negeri Ini

BOJONEGORO, iNews.id - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Bojonegoro melakukan unjuk rasa yang diwarnai aksi bakar ban bekas di bundaran Tugu Adipura Bojonegoro, Senin (11/7/2022).

Baca Juga

Waduh, Oknum Jaksa Ditangkap Polisi Diduga Sodomi Remaja 16 Tahun di Kamar Hotel

Dengan kawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Bojonegoro, puluhan mahasiswa ini menyuarakan tuntutannya, menolak wacana presiden 3 periode, menolak pencabutan subsidi pupuk dan meminta normalisasi harga bahan pokok dan harga BBM.

Unjuk rasa diwarnai dengan pembakaran ban

Baca Juga

Tanggapi Fenomena Kebijakan Pusat, PMII Bojonegoro Gelar Demontrasi Sampaikan 5 Tuntutan

Para demostran menyampaikan aspirasi sambil membawa poster dan spanduk yang bertuliskan 'Aksi Damai Bela Rakyat Kecil dan Negara' serta 'Turunkan Harga BBM dan Sembako. Juga menyikapi berbagai dinamika yang berkembang saat ini. Di antaranya soal wacana penundaan Pemilu.

"Menteri LBP (Luhut Binsar Panjaitan) yang seharusnya bekerja malah menjadi sumber riuhnya kerancuan iklim politik di negeri ini. Seakan tak ada permasalahan di negeri kita, ia dan beberapa parpol menyebarkan wacana penundaan Pemilu hingga presiden 3 periode sejak awal 2022," ujar Ketua IMM Bojonegoro Arif Rahman Hakim disela kegiatan aksi unjuk rasa.

Baca Juga

Bahan Dasar Berkurang dan Mahal, Home Industri Kerajinan Kayu Jati Kini Manfaatkan Limbah

Ia menyampaikan, soal pemerintah yang menaikkan tarif PPN dari 10 menjadi 11 persen per Jumat, 1 April 2022. Menurutnya, itu membuat harga barang dan jasa melambung dan kenaikan itu tidak berdampak signifikan dalam menekan laju inflasi.

"Juga rencana kenaikan harga Pertalite yang berpotensi menyulut laju inflasi di tengah gejolak perekonomian global. Ditambah adanya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng beberapa bulan terakhir," sambung Arif.

Ia menambahkan, belum lagi adanya wacana pencabutan pupuk jenis organic, SP-36 dan ZA yang dapat merugikan petani. Sebab, jenis pupuk itu sangat berguna untuk memperbaiki kualitas tanah akibat pemakaian pupuk kimia.

"Ini akibat imbas pengurangan nilai subsidi pupuk yang mengalami penurunan hingga 13 persen dari tahun sebelumnya dari Rp 29,1 triliun menjadi Rp 25,3 triliun di tahun ini. Otomatis biaya produksi petani akan naik karena mahalnya harga pupuk nonsubsidi dan pasti akan berimbas dengan harga bahan pokok," pungkasnya.

Editor : Prayudianto