PDI Perjuangan Lamongan Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Nilai Ancaman bagi Demokrasi

LAMONGAN, iNewsLamongan.id - Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai penolakan keras dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai gagasan tersebut berpotensi membawa kemunduran serius bagi demokrasi di Indonesia.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hasil perjuangan reformasi yang tidak seharusnya ditarik kembali.

“Pemimpin daerah seharusnya dipilih langsung oleh rakyat. Jika dikembalikan ke DPRD, itu berarti kita sedang mundur jauh dari prinsip demokrasi,” ujar Erna, Jumat (9/1/2026).

Erna juga menanggapi argumen sebagian pihak yang ingin menghapus Pilkada langsung dengan alasan maraknya praktik politik uang. Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dijadikan dalih untuk mengubah sistem pemilihan.

“Politik uang bukan alasan untuk mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya. Justru negara harus hadir dengan pendidikan politik yang kuat agar masyarakat semakin cerdas dan kritis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Erna mengingatkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik pemilih, bukan malah mendorong perubahan sistem yang mengurangi partisipasi publik.

“Demokrasi tidak boleh dibolak-balik. Menghormati suara rakyat adalah inti dari semangat reformasi yang harus terus kita jaga,” pungkasnya.

Editor : Abdul Wakhid